Legislator PKS Dorong Pembentukan Pansus Judi Online, Begini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsyi siap mendorong Pansus Judi Online (Judol) untuk mengevaluasi kinerja perbankan dan lembaga keuangan nonbank terkait maraknya kasus judol melalui pendirian layanan jasa pembayaran oleh pemain judol.

“Hadirnya pansus untuk mengevaluasi kinerja perbankan dan lembaga keuangan non-bank yang diduga ikut membantu tranksasi pembayaran judol ini. Kami juga ingin tahu sejauhmana Bank Indonesia (BI) memberikan izin terhadap penyelenggara layanan jasa pembayaran dan bagaimana peran OJK mengawasinya?” kata Aboe merespons usulan Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri agar DPR membentuk Pansus Judol di Jakarta, Selasa (16/7)

Politikus PKS ini mengaku prihatin akan maraknya transaksi Judol yang makin digemari masyarakat hingga anggota dewan.

• Pemerintah Harus Jeli, Penyebaran Situs Judi Online tak Hanya di Internet

Apalagi banyak kasus bunuh diri akibat judol. Oleh karena itu, dia akan membahas usulan pembentukan pansus judol ini bersama kawan kawan di Fraksi DPR.

“Sosialisasikan akan kami lakukan dengan sejumlah fraksi agar Pansus Judol ini bisa dibentuk dan membongkar praktik jasa layanan pembayaran Judol yang diduga didukung oleh sistem perbankan dan lembaga keuangan nonbank,” ujar Aboe.

Aboe juga setuju jika dana transaksi judol dikembalikan ke negara. Artinya, bank tidak hanya sebatas memblokir rekening, tetapi bank wajib mengembalikan dana tersebut ke negara.

• Tegas, BRI Blokir 1.049 Rekening yang Diduga Terlibat Judi Online hingga Juni 2024

Sebelumnya, Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri meminta perbankan mengembalikan pendapatan judol ke negara dan segera dibentuk Pansus Judol.

Selama ini, kata Deni, Bank Indonesia diduga ikut mempermudah izin pelaku judi online bertransaksi di perbankan. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas perbankan, terkesan abai.