mimpi melihat orang kecelakaan togel

mimpi melihat orang kecelakaan togel,rtp 29hoki,mimpi melihat orang kecelakaan togel

RUMAH Dinas DPR yang berada di kawasan Kalibata dianggap sudah tidak layak untuk dihuni. Pasalnya, anggota DPR RI mengeluhkan keadaan rumah dinas yang mereka nilai tidak layak karena banyak tikus hingga atap yang bocor. 

Media Indonesia berkesempatan untuk melihat langsung kondisi rumah dinas DPR. Rumah dengan luas tanah 188 meter persegi (m2) dan luas bangunan 100 m2 masuk dalam kompek elit dan terlihat masih layak huni. Hanya ada beberapa plafon bekas bocor di rumah DPR itu. Kemudian terdapat cat-cat mengelupas di dinding dalam rumah. 

Fasilitas rumah juga tak main-main, terdapat satu ruang kerja, satu kamar dan tiga toilet, garasi dan dapur, halaman belakang di lantai bawah. Kemudian di lantai dua, ada empat kamar dan dua toilet. 

Baca juga : Anggota DPR yang Punya Rumah di Jakarta Tetap Dapat Tunjangan Rumah Dinas

Perumahan dinas yang berjumlah 596 itu juga terlihat asri, sejuk, karena banyaknya pohon di sekelilingnya. Permukaan jalan pun terpantau rapi dengan aspal yang mulus. Jalanannya pun cukup luas untuk untuk dua mobil. 

Namun, DPR RI bersikukuh jika kerusakan rumah tersebut tak layak dan sulit untuk diperbaiki. Sehingga rumah jabatan bakal diganti dengan uang tunjangan perumahan.

Tunjangan perumahan anggota DPR tertuang dalam surat Setjen DPR bernomor B/733/RT.01/09/2024. Surat diteken Sekjen DPR Indra Iskandar per 25 September 2024.

Baca juga : Nilai Tunjangan Rumah Anggota DPR Akan Dibahas Pekan Depan

"Anggota DPR RI periode 2024-2029 akan diberikan Tunjangan Perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota," demikian bunyi isi surat tersebut.

Dari temuan Media Indonesia tersebut, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, menuturkan bahwa kebijakan pemberian tunjangan perumahan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas memang bukan karena kondisi rumah dinas anggota yang tidak layak huni sebagaimana diulang-ulangi Sekjen DPR.

Lucius menilai DPR memang selalu berupaya membuat alasan seolah-olah fasilitas yang sudah ada tidak layak digunakan sehingga perlu ada penggantian. 

Baca juga : Tunjangan Rumah Hanya Berlaku untuk Anggota DPR, Pimpinan Tetap Rumah Dinas

“Enggak rumah dinas saja, banyak fasilitas di kompleks DPR yang walau sering diperbaiki selalu saja rutin mengalami kerusakan. Ada semacam keharusan fasilitas untuk DPR mesti rusak secara berkala agar bisa diproyekkin secara rutin juga,” papar Lucius kepada Media Indonesia. 

“Ujung-ujungnya ya kebutuhan akan tambahan anggaran. Dan untuk fasilitas perumahan, nampaknya DPR makin berani berterus terang bahwa mereka ngga tertarik dengan fasilitas rumah dinas sudah sejak lama, karena itu selama ini sebagian besar anggota tak menempatinya,” paparnya. 

Karena ketidaktertarikan pada rumah dinas itu, maka, kata Lucius, sudah saatnya diganti dengan tunjangan. DPR RI ingin membiarkan anggotanya mencari sendiri tempat tinggal yang layak. “Negara tinggal sediakan uangnya saja,” tegas Lucius. 

Baca juga : Bau Tikus di Rumah Dinas DPR

Menurutnya, anggota DPR lupa bahwa konsep rumah dinas di satu kompleks itu dulunya juga keinginan mereka agar mudah melakukan koordinasi. Bahkan anggota DPR pernah mengusulkan apartemen demi alasan kemudahan koordinasi antar anggota.

“Jadi pertimbangan rumah dinas di satu kompleks itu untuk kepentingan kerja anggota DPR sendiri. Dengan.berada di kompleks yang sama, koordinasi antar anggota jadi lebih mudah. Dengan berada di satu kompleks, rakyat juga bisa dengan mudah mendatangi anggota untuk menyampaikan aspirasi,” tuturnya. 

Sayangnya, semakin ke sini anggota DPR memang tak terlalu berorientasi pada peningkatan kinerja. Lucius menyebut mereka lebih sibuk memikirkan urusan menikmati hidup di rumah yang mewah dan jauh dari teman-teman anggota yang lain. 

“Bila perlu rumah mereka tak diketahui siapa-siapa agar tak diganggu untuk melakukan kegiatan apapun termasuk yang tak ada urusan dengan kerja anggota DPR atau bahkan untuk melakukan penyimpangan seperti transaksi gelap dan lain-lain,” ujarnya. 

Lucius melihat DPR RI ngeles soal kondisi rumah dinas yang tidak layak huni. Sebenarnya mereka memang tak mau berada bersama-sama untuk memudahkan kerja mereka sebagai wakil rakyat. Mereka ingin eksklusif sebagai pejabat negara tanpa diganggu urusan koordinasi dan kehadiran tamu rakyat sendiri.

Sehingga, lanjut Lucius, niat yang tak sejalan dengan misi DPR meningkatkan kinerja itu tak layak didukung. “Apalagi dengan seenaknya menyalahkan kondisi rumah dinas demi mendapatian uang Cash segar bulanan yang bisa dipakai untuk apa saja,” ucapnya. 

Lucius mengemukakan banyak anggota DPR yang sudah punya rumah, beberapa anggota DPR merupakan suami-isteri. Jika tunjangan dipukul rata maka bagi anggota DPR yang sudah punya rumah, tunjangan perumahan ini akan menjadi semacam tambahan pendapatan rutin untuk membiayai gaya hidup jet set wakil rakyat tersebut.

“Lalu pantaskah uang negara dihambur-hamburkan tanpa pertanggungjawaban yang akuntabel?,” tandas Lucius. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar 
mengatakan perubahan rumah dinas menjadi tunjangan bulanan hanya berlaku untuk anggota dewan.

Sementara, pimpinan DPR RI tidak akan mendapat tunjangan perumahan lantaran tetap menempati rumah dinas yang ada di Kawasan Widya Chandra dan Kuningan.

"Betul (tunjangan hanya untuk anggota DPR), kecuali pimpinan DPR karena sudah mendapat rumah dinas dari Setneg (Sekretariat Negara)," tutur Indra di Kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).

Adapun rencana perubahan rumah dinas menjadi tunjangan ini dilakukan lantaran sebagian rumah dinas anggota sudah banyak yang rusak.

Indra menuturkan banyak plafon yang menguning akibat bekas terkena kebocoran hingga cat tembok yang mengelupas, sehingga rumah dinas dianggap tak layak pakai.

"Berkaitan dengan bocoran akibat atap gitu ya. Kemudian juga banyak rembesan, kerusakan akibat plumbing pipa yang sudah cukup tua," ujarnya.

Indra mengemukakan aset perumahan DPR yang ada di Kalibata ini akan dikembalikan ke negara karena milik Sekretariat Negara (Setneg) RI. (Ykb/I-2)