Sebut Indonesia Sedang Krisis Konstitusi, Guru Besar UI: Akibat Pembangkangan DPR yang Arogan

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Guru Besar (DGB) Universitas Indonesia (UI) menilai tengah terjadi krisis konstitusi di Indonesia.

DGB UI menyebutkan hal itu terjadi akibat pembangkangan DPR.

"Ini akibat dari pembangkangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang secara arogan dan vulgar telah mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi," kata DGB UI melalui keterangan tertulis yang diterima JPNN.com, Kamis (22/8).

• Desak Hentikan Revisi UU Pilkada, Dewan Guru Besar UI: Wibawa Negara Bakal Runtuh

DGB UI juga menyebutkan Indonesia kini berada di dalam bahaya otoritarianisme yang seakanmengembalikan Indonesia ke era kolonialisme dan penindasan. 

"Tingkah-polah tercela yang diperlihatkan para anggota DPR itu tidak lain dan tidak bukan merupakan perwujudan kolusi dan nepotisme yang pada 1998 telah dilawan dengan keras oleh aksi massa dan mahasiswa sehingga melahirkan Reformasi," lanjut DGB UI.

Dalam keterangan itu, DGB UI menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi semua, termasuk semua lembaga negara, sehingga pmbahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan mengabaikan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XXII/2024 sehari setelah diputuskan sangat menciderai sikap kenegarawanan yang dituntut dari para wakil rakyat.

• Keluar dari Golkar, Wanda Hamidah Singgung Kecurangan Pilpres, Oligarki, & Orde Baru

DGB UI juga menilai tidak ada dasar filosofis, yuridis, maupun sosiologis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengubah persyaratan usia calon kepala daerah termasuk besaran kursi parpol melalui revisi UU Pemilihan Kepala Daerah.

Menurut DGB UI, perubahan-perubahan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antarlembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi dan DPR sehingga kelak hasil pilkada justru akan merugikan seluruh elemen masyarakat karena bersifat kontraproduktif dan akan menimbulkan kerusakan kehidupan bernegara.