Kemendagri Gelar Rapat Supervisi Otonomi Khusus Daerah Khusus Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Supervisi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di Hotel Aryaduta Jakarta, Selasa (9/7).

Rapat supervisi itu diikuti perwakilan kementerian teknis, Pj Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, pimpinan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

Kemudian juga diikuti para pimpinan perangkat daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

• Kemendagri Dorong Isu Persampahan Jadi Prioritas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam kegiatan itu diawali dengan laporan kegiatan dari penyelenggara acara, yakni Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kemedagri.

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang diwakili Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri, Wakil Rektor IV IPDN, Kemendagri, membacakan pidata kunci berjudul undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta, sekaligus mememukul gong sebagai tanda acara dimulai.

Kemudian acara dilanjutkan dengan paparan materi UU No 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

• Bawaslu Siaga Awasi Pemilihan Kepala Daerah Khusus Jakarta 2024

Dr Halilul Khairi MSi memaparkan materi berjudul Kewenangan Khusus Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Sedangkan Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas memaparkan materi berjudul Overview Kawasan Aglomerasi sesuai dengan UU No 2 Tahun 2024.