Masyarakat Diminta Lapor Jika Ada Penyalahgunaan NIK

jpnn.com, JAKARTA - Penggunaan data pribadi tanpa izin yang masih terjadi dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan juga pihak terkait lainnya.

Hal ini seperti yang terjadi dalam peristiwa penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tanpa izin untuk mengaktifkan nomor perdana.

Masalah ini juga tidak bisa serta merta ditimpakan kesalahannya kepada operator. Pasalnya, masalah kebocoran data pribadi di Indonesia sudah sering terjadi, bahkan diperjualbelikan di internet.

• Nduk Nik Desak Pemkab Banyuwangi Segera Tangani Konflik Agraria Desa Pakel

"Dugaan saya, aksi ini menggunakan data kependudukan yang sudah bocor yang tinggal dibeli dan dicopas dari internet. Data kependudukan Indonesia kan sudah bocor dan dijual bebas di darkweb," kata Alfons Tanujaya, ketua Komtap Cyber Security Awareness Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) yang juga Pakar Keamanan Siber Vaksincom, Rabu (4/9). 

Alfons menilai, diperlukan langkah antisipasi dari pemerintah agar data yang telah bocor tidak disalahgunakan.

Salah satu cara dengan membuat metode khusus agar masyarakat dapat mendeteksi penyalahgunaan data mereka, sehingga dapat langsung dilaporkan ke operator agar ditindaklanjuti.

• ForU.AI: Inovasi Teknologi untuk Pengguna Memonetisasi Data Pribadi

"Jika ada penyalahgunaan NIK, maka masyarakat pemilik NIK diberikan jalur untuk melaporkan hal ini dan operator wajib menonaktifkan pendaftaran kartu SIM tersebut dan kalau perlu ditindaklanjuti dengan titndakan serius kepada pihak yang menyalahgunakan NIK ini," jelasnya.

Masyarakat juga sebaiknya proaktif dengan meminta operator untuk menonaktifkan kartu jika datanya digunakan tanpa seizin mereka.