Ekonom Sebut Bansos Mutlak Dibutuhkan, Kalau Perlu Ditambah

jpnn.com, JAKARTA - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto menegaskan bantuan sosial (bansos) merupakan kebijakan mutlak yang harus negara sediakan untuk rakyatnya.

Bahkan, dia menyarankan supaya pemerintah menambah alokasi anggaran bansos, dengan catatan ada strategi distribusi dan pengentasan kemiskinan yang lebih terstruktur.

“Bansos tetap diperlukan karena itu bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat kelompok bawah. Kalau itu dihilangkan, justru akan berbahaya, karena menyangkut nasib banyak orang,” ucap Teguh dalam keterangannya, Jumat (22/12).

• Ganjar Pastikan KTP Sakti Bakal Satupadukan Seluruh Program Bansos Jokowi

Menurut dia, pemberian bansos bukan kebijakan yang identik dengan negara berkembang. Justru banyak negara maju yang menjadikan bansos sebagai strategi perlindungan sosial.

“Di negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang, bansos pun masih ada. Malah lebih komprehensif. Semua negara di dunia pasti punya bansos,” kata dia.

Teguh yang menggeluti studi ekonomi pembangunan, mengusulkan dua strategi supaya pemberian bansos lebih efektif di Indonesia.

• Bansos Plus AMIN, Tawarkan Nilai Lebih Besar hingga Beri Bantuan untuk KK Perempuan

Pertama, pemerintah harus memiliki strategi graduasi atau memikirkan bagaimana para penerima bansos bisa naik kelas.

Ihwal strategi pertama, alumni S3 Nagoya University itu menyoroti dua jenis bantuan yang telah disediakan pemerintah, yaitu bantuan yang sifatnya untuk bertahan hidup seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau pemberian sembako, serta bantuan yang sifatnya produktif seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).